Memperkuat integritas bisnis untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar RSPO

RSPO telah bekerja sama dengan Center for International Private Enterprise (CIPE) untuk mempromosikan transparansi dan akuntabilitas dalam bisnis kelapa sawit di Indonesia. Sejak 2019, CIPE telah memberikan pelatihan kepada anggota RSPO untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang topik-topik seperti integritas bisnis dan perusahaan bayangan. Pelatihan peningkatan kapasitas ini tidak hanya menyasar perusahaan penanam, tetapi juga organisasi masyarakat sipil (OMS) dan mitra perantara RSPO.

Pelatihan ini bertujuan untuk membantu RSPO mempromosikan Kode Etiknya dan memastikan bahwa anggotanya mematuhi standar RSPO. Hal ini juga untuk memperkuat kapasitas anggota perantara RSPO, untuk memantau implementasi kerangka RSPO, dan untuk berkolaborasi lebih baik untuk meningkatkan kinerja industri kelapa sawit.

Menurut mantan Country Director RSPO Indonesia dan Director of Assurance yang baru, Tiur Rumondang, “Kerja sama antara RSPO dan CIPE merupakan upaya kami untuk memberikan bimbingan kepada anggota, terutama pada topik integritas bisnis. Pendekatan ini dianggap sebagai salah satu langkah penting untuk meningkatkan kapasitas anggota RSPO dalam mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam standar hukum untuk mempromosikan tata kelola yang baik, dan juga sebagai pendekatan kolektif untuk melawan pandangan negatif terhadap industri kelapa sawit Indonesia. Ini juga terkait dengan Resolusi 6D, yang disahkan pada Sidang Umum RSPO pada 2018.”

Sektor kelapa sawit yang berkelanjutan, kompetitif, dan tangguh memastikan kelangsungan jangka panjang dari seluruh rantai pasokan dan berbagi manfaat dari sektor swasta dan mata pencaharian masyarakat tempat kelapa sawit ditanam.

Grafik Prinsip dan Kriteria (P&C) RSPO 2018 bertujuan untuk mendorong perilaku bisnis yang etis, membangun kepercayaan dan transparansi dengan para pemangku kepentingan untuk memastikan hubungan yang kuat dan sehat. Kriteria 1.1 dari standar berfokus pada persyaratan bagi anggota RSPO, melalui unit sertifikasi mereka, untuk berkomitmen pada perilaku etis dalam semua operasi dan transaksi bisnis, dan itu harus diterjemahkan ke dalam kebijakan strategis. Kebijakan tersebut minimal harus mencakup:

• Menghormati perilaku bisnis yang adil;

• Larangan segala bentuk korupsi, penyuapan, dan penipuan penggunaan dana dan sumber daya; dan

• Pengungkapan informasi yang tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan praktik industri yang diterima.

Kebijakan tersebut harus diatur dalam kerangka Konvensi PBB Menentang Korupsi, khususnya Pasal 12.

Di banyak industri berbasis sumber daya alam, termasuk kelapa sawit, perusahaan bayangan dipandang sebagai kendaraan untuk kejahatan pencucian uang yang besar. Perusahaan bayangan biasanya menggunakan undang-undang tentang kerahasiaan dan penyedia layanan perusahaan untuk menghindari kewajiban, seperti pajak.

Sektor minyak sawit Indonesia memiliki kelemahan kronis dalam kepatuhan lingkungan, tenaga kerja, dan korupsi. CIPE menggunakan pendekatan kepatuhan terintegrasi untuk melibatkan pemangku kepentingan secara ekstensif dalam rantai pasokan minyak sawit untuk menganalisis kebutuhan pemangku kepentingan. Dengan menggunakan temuan yang dihasilkan, CIPE merancang serangkaian program di sektor lingkungan regulasi Indonesia dan bermitra dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan cara pemerintah menanggapi tantangan korupsi.

Menurut Frank Brown, Direktur, Anti-Corruption & Governance Center at CIPE, “Standar RSPO telah diadopsi oleh bisnis, terhitung 17% dari produksi minyak sawit dunia yang sebenarnya. Bahkan bank-bank besar menggunakan standar saat menilai risiko. Jelaslah bahwa bisnis, baik besar maupun kecil, dapat mengembangkan standar sukarela, dan ketika dibantu oleh keengganan pasar terhadap risiko dan kesiapan penegakan hukum untuk menyelidiki, itu menjadi agen yang kuat untuk mengubah budaya perusahaan.”