RSPO meluncurkan panduan baru untuk lebih memperkuat perlindungan hak anak

Sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak anak terintegrasi dengan baik ke dalam praktik dan sistem yang tidak hanya menangani masalah yang sudah berlangsung lama di sektor kelapa sawit, tetapi juga masalah yang mungkin timbul sebagai akibat dari pandemi COVID-19.

Untuk meningkatkan perlindungan hak anak dan meningkatkan kepatuhan terhadap standar sertifikasi RSPO, RSPO telah menugaskan pengembangan empat dokumen panduan untuk memberikan dukungan yang disesuaikan bagi para pemangku kepentingan utama minyak sawit berikut ini:

1. Produsen Minyak Sawit

2. Petani Kecil dan Manajer Kelompok

3. Pelaku Rantai Pasokan Hilir

4. Auditor dan Lembaga Sertifikasi (segera hadir)

Dokumen-dokumen ini bertujuan untuk membantu anggota RSPO dan pemangku kepentingan mengidentifikasi dan mengatasi tujuh bidang dampak yang digariskan oleh studi UNICEF tahun 2016 yang dilakukan di Malaysia dan Indonesia, dan meningkatkan pengetahuan dan kapasitas anggota untuk mendorong keterlibatan dan kolaborasi dengan pekerja dan masyarakat sekitar, untuk memitigasi potensi dampak negatif pada anak-anak di kelapa sawit. 

Dokumen panduan dikembangkan oleh Pusat Hak Anak dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CCR CSR) dan Proforest, dengan partisipasi dari para pemangku kepentingan selama konsultasi yang telah menjadi bagian dari proses pengembangan dokumen panduan. Selanjutnya, periode konsultasi publik selama 30 hari diadakan dari tanggal 17 Juni hingga 17 Juli 2020 untuk mengumpulkan umpan balik dari pemangku kepentingan, dan webinar juga diadakan pada tanggal 25 Juni 2020.  

RSPO berharap dokumen panduan ini akan mendorong para pemangku kepentingan mengambil langkah lebih besar dalam mendukung perlindungan hak anak.

Untuk informasi lebih lanjut tentang unit Hak Asasi Manusia dan Standar Sosial RSPO, klik di sini.