RSPO MEMBERIKAN PERSETUJUAN HUKUM UNTUK MEMBERIKAN KONSESI MINYAK SAWIT ANGGOTANYA DI INDONESIA

Update implementasi RSPO GA10 Resolution 6g
 

3 Mei 2016. Akses ke informasi sangat penting untuk memastikan transparansi, keterbukaan, dan partisipasi publik yang efektif, yang merupakan elemen kunci dari industri yang ingin mengubah dirinya menjadi berkelanjutan.

Karena kurangnya satu sumber data publik resmi tentang peta konsesi kelapa sawit, saat ini tidak mungkin memverifikasi secara memadai dan terbuka klaim seperti yang terkait dengan kebakaran di perkebunan kelapa sawit RSPO. Untuk alasan ini, Majelis Umum RSPO (GA10) telah memberikan suara setuju Resolusi 6g (TRANSPARENSI DALAM BATAS KONSESI PERKEBUNAN) meminta publikasi semua batas konsesi Anggota RSPO Grower.

Sejak tanggal pemungutan suara, Sekretariat RSPO telah meminta nasihat hukum dan menjalani proses diskusi ekstensif dengan para pemangku kepentingan utama, untuk mencapai resolusi. Sebagai bagian dari proses ini, RSPO telah meminta klarifikasi kepada Kementerian Sekretaris Negara Indonesia, yang telah merujuk masalah tersebut kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, yang kemudian menanggapi RSPO dengan surat pada tanggal 4 April 2016. Surat yang ditandatangani Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional itu menegaskan bahwa penerbitan peta konsesi bukan merupakan pelanggaran hukum Indonesia.

Surat tersebut merupakan konfirmasi dari pihak berwenang Indonesia bahwa niat RSPO tidak melanggar hukum dan peraturan Indonesia, dan oleh karena itu, RSPO sekarang akan melanjutkan upayanya untuk mengumpulkan dan menerbitkan peta konsesi kelapa sawit dari para petani kelapa sawitnya di Indonesia.

Giliran baru dalam diskusi ini membawa RSPO lebih dekat ke target untuk mengumumkan konsesi anggotanya di Indonesia pada kuartal kedua tahun 2016, seperti yang diumumkan sebelumnya oleh RSPO. Kami memuji upaya Pemerintah Indonesia dan Anggota Indonesia kami dalam menggerakkan industri menuju tingkat transparansi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kami berharap dapat bekerja sama dengan anggota kami di Indonesia dalam hal ini dan kami percaya langkah positif ini akan mengarah pada peningkatan transparansi juga di negara produsen lainnya.