Penjangkauan Masyarakat RSPO di Indonesia Membangun Hubungan Lebih Dekat dengan Masyarakat Lokal

Sebagai bagian dari upaya penjangkauan yang komprehensif untuk mendukung masyarakat dan organisasi masyarakat sipil lokal di negara-negara produsen minyak sawit, RSPO telah menjalin kemitraan dengan Institute for Policy Research and Advocacy (ELSAM) untuk membuat program untuk menyebarluaskan wacana tentang minyak sawit berkelanjutan dan terlibat lebih dekat dengan petani kecil, komunitas lokal, Masyarakat Adat, serikat pekerja, dan LSM lokal. 

Pada Juni 2022, program penjangkauan tahap kedua untuk Indonesia diluncurkan, mengikuti tahap pertama yang dilakukan dari tahun 2016 hingga 2018, dan mencakup empat daerah penghasil utama kelapa sawit di Indonesia – Kalimantan, Papua, Sulawesi, dan Sumatera. ELSAM terus mengambil peran sebagai Organisasi Perantara yang bertanggung jawab atas pelaksanaan di lapangan, yang bertujuan untuk mendekatkan para pemangku kepentingan sehingga mereka mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kepentingan masing-masing. Untuk mencapai tujuan tersebut, ELSAM melakukan berbagai kegiatan, termasuk memperkenalkan tata kelola RSPO serta mekanisme pengaduan kepada kelompok masyarakat dan organisasi yang mendukungnya, salah satunya melalui pelatihan bagi masyarakat terdampak dan LSM. 

Berlangsung selama tiga tahun, program ini bertujuan untuk melanjutkan upaya RSPO untuk secara proaktif memberikan dukungan kepada pelaku yang terkena dampak, khususnya di negara penghasil kelapa sawit. Pendekatan ini merupakan bagian dari komitmen RSPO untuk menyediakan lapangan permainan yang setara bagi para pemangku kepentingan melalui peningkatan partisipasi masyarakat sipil. Selain menegaskan kembali komitmen RSPO sebagai lembaga yang tanggap terhadap nilai-nilai hak asasi manusia, RSPO membantu membangun kepercayaan di antara organisasi masyarakat sipil, masyarakat yang terkena dampak dan angkatan kerja, termasuk komunitas perempuan, pemerintah daerah dan lembaga hak asasi manusia nasional.

“Program keterlibatan masyarakat RSPO adalah kunci untuk membangun pengetahuan pemangku kepentingan akar rumput dan pemahaman yang lebih dalam tentang Prinsip & Kriteria RSPO, dan pada saat yang sama merupakan upaya untuk mendekatkan ambien minyak sawit berkelanjutan ke tanah” kata Imam A. El Marzuq , Manajer Senior RSPO untuk Penjangkauan & Keterlibatan Masyarakat Global. “Inisiatif penjangkauan ini sangat penting untuk membangun hubungan yang kohesif antara masyarakat dan perusahaan kelapa sawit, dan memungkinkan RSPO dalam mencapai misinya untuk menjadikan kelapa sawit berkelanjutan sebagai norma, termasuk menciptakan rantai pasokan berkelanjutan.”

Andi Muttaqien, Wakil Direktur ELSAM, mengatakan, “Selain meningkatkan kapasitas pihak terdampak, ELSAM juga berupaya mendorong mereka untuk bertemu langsung dengan pelaku usaha dan lembaga pemerintah yang terlibat dalam industri kelapa sawit. Program ini dilakukan melalui serangkaian diskusi multipihak tentang tata kelola kelapa sawit berkelanjutan, dan melalui forum dialog, di mana masing-masing pihak dapat menyampaikan kepentingan dan harapan masing-masing tentang bagaimana menjalankan cara yang saling mendukung dan menguntungkan.” 

Benni dan Baktar Nasution, warga Desa Binasari, Kabupaten Tapanuli Selatan yang mengikuti program tersebut, berbagi tentang dampak yang mereka rasakan dari program sosialisasi tahap pertama ini. Mereka mengatakan, setelah menggelar pertemuan di Medan, Jakarta, dan Bali, komunikasi dengan perusahaan yang sebelumnya berselisih dengan warga terselesaikan. 

“Perusahaan juga sering terlibat dan mendukung acara keagamaan di desa. Kami juga mendapat manfaat dari koperasi plasma yang bermitra dengan perusahaan. Karena hubungan sudah terjalin dengan baik, jika ada masalah yang terjadi antara warga dan perusahaan sekarang lebih mudah diselesaikan, biasanya melalui musyawarah dimana warga dan perusahaan bisa dengan bijak merundingkan masalah yang dipersengketakan tersebut,” ujar Nasution.

Program penjangkauan masyarakat yang efektif dan efisien yang melibatkan perusahaan kelapa sawit dan aktor terkait juga berkontribusi pada kepatuhan terhadap hukum nasional dan internasional dan praktik terbaik, khususnya Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA); Nilai Konservasi Tinggi dan Stok Karbon Tinggi konsep, dan Prinsip Bisnis dan Hak Asasi Manusia PBB.