LEMBAGA KEUANGAN MENGHADAPI PENINGKATAN RISIKO DARI PRODUKSI MINYAK SAWIT YANG TIDAK BERKELANJUTAN

Jakarta, 12 Desember 2017: Sebuah laporan berjudul Mengelola Risiko Kelapa Sawit: Penjelasan singkat untuk pemodal diluncurkan hari ini oleh Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan Landscape Indonesia menyoroti bahwa lembaga keuangan Indonesia menghadapi peningkatan risiko reputasi, peraturan, dan keuangan dengan mendanai produsen minyak sawit yang tidak berkelanjutan.

Laporan ini menelusuri rute-rute di mana praktik kelapa sawit yang tidak berkelanjutan dapat diterjemahkan menjadi peningkatan risiko bagi bank dan investor yang mendanainya. Ini menetapkan langkah maju yang jelas bagi bank yang ingin mengambil langkah berani untuk mentransisikan portofolio minyak sawit mereka saat ini menuju portofolio yang lebih mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

“Lingkungan di mana sektor kelapa sawit Indonesia beroperasi sedang berubah. Pemangku kepentingan utama, termasuk pemerintah dan kilang, mengambil langkah-langkah untuk mengelola isu keberlanjutan, dan ini menciptakan risiko yang jelas bagi bank yang memiliki produsen yang tidak berkelanjutan dalam portofolionya,” kata Agus Sari, CEO Landscape Indonesia dan rekan senior di World Agroforestry Center ( ICRAF), sebagai salah satu penulis laporan. Rekan penulis lainnya adalah Jan Willem van Gelder dari Profundo dan Pablo Pacheco dari Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR).

Banyak pemangku kepentingan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah keberlanjutan yang terkait dengan ekspansi kelapa sawit, termasuk deforestasi, perusakan lahan gambut, dan kebakaran hutan, serta konflik lahan dengan masyarakat lokal, masalah ketenagakerjaan, serta korupsi dan penghindaran pajak. Sebagai contoh, setelah kebakaran hutan yang dahsyat pada tahun 2015, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang melarang pembangunan di kawasan gambut dan membatasi ekspansi kelapa sawit lebih lanjut. Data yang dikutip dalam laporan menunjukkan bahwa keadaan pasar dan peraturan saat ini dapat berarti bahwa 75 persen lahan yang telah dicadangkan untuk perluasan perkebunan kelapa sawit di masa mendatang tidak dapat dikembangkan.

Pembatasan terhadap produsen seperti itu dapat menimbulkan risiko bagi bank yang membiayai mereka, karena nilai agunan yang diambil untuk pinjaman sebelum perkembangan ini telah turun. Persyaratan yang lebih ketat dari pembeli global, yang berkomitmen untuk hanya menggunakan minyak sawit berkelanjutan, berarti produsen minyak sawit yang tidak patuh dapat kehilangan kontrak, yang dapat mengakibatkan penurunan pendapatan dan keuntungan.

Selain itu, bank yang membiayai produsen minyak sawit yang tidak berkelanjutan menghadapi risiko reputasi yang serius. Karena kemampuan masyarakat sipil untuk memantau bagaimana kontribusi perusahaan terhadap kerusakan lingkungan dan sosial meningkat, reputasi bank dapat dikompromikan jika ada klien mereka ditemukan melanggar persyaratan keberlanjutan mereka dan informasi ini dipublikasikan.

Peraturan baru yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Juli 2017 menggariskan bahwa bank wajib melaporkan keberlanjutan dan memiliki rencana aksi keuangan berkelanjutan. Peraturan tersebut menetapkan sanksi bagi ketidakpatuhan dan dibangun di atas visi OJK tahun 2014 bahwa sektor keuangan harus mendorong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

“Perbankan telah memainkan peran penting dalam pertumbuhan pesat sektor kelapa sawit sejauh ini, dan juga dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan di masa mendatang. Lembaga keuangan, termasuk bank melalui keputusan pembiayaannya, dapat mendorong perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Pada saat yang sama, keputusan bisnis yang mempertimbangkan keberlanjutan akan menciptakan stabilitas dan kemakmuran bagi bank dengan membatasi eksposur risiko,” kata Tiur Rumondang, Direktur Operasional RSPO di Indonesia.

Mengelola Risiko Kelapa Sawit: Laporan singkat untuk pemodal menetapkan 11 langkah yang jelas untuk dipertimbangkan bank jika mereka memilih untuk memasukkan masalah keberlanjutan ke dalam portofolio minyak sawit mereka. Menentukan visi keberlanjutan secara keseluruhan dan kebijakan sektor kelapa sawit, meninjau portofolio dan melibatkan klien dalam keberlanjutan adalah tindakan awal yang direkomendasikan. Rencana perbaikan kemudian dapat disepakati dengan klien, mungkin dengan insentif seperti suku bunga yang lebih rendah, sementara pemantauan, pelaporan, peninjauan, dan partisipasi dalam forum multi-stakeholder tetap penting. Sudah waktunya bagi sektor keuangan Indonesia untuk bergabung dengan barisan yang sedang berkembang menuju keberlanjutan dan mengamankan masa depan yang stabil dan sejahtera.