Panggilan untuk Catatan Konsep untuk Proyek Keanekaragaman Hayati & Nilai Konservasi Tinggi (BHCVWG) RSPO

1

Panduan bagi Manajer tentang koeksistensi dan pengelolaan NKT sosial dan lingkungan (dan mata pencaharian yang lebih luas), termasuk:

• Tinjauan masalah, kesenjangan, keberhasilan dan kegagalan pengelolaan NKT saat ini

• Negosiasi masyarakat dan perusahaan di sekitar penyisihan HCV (PADIATAPA untuk penyisihan)

• Resolusi konflik (misalnya konflik manusia-satwa liar)

• Manajemen aktivitas manusia di sisihkan

• Pilihan dan tanggung jawab dalam kasus-kasus di mana degradasi sedang terjadi (terutama terkait di daerah-daerah di mana penilaian NKT tidak dilakukan dengan baik di masa lalu).

• Laporan tentang masalah, kesenjangan, keberhasilan dan pembelajaran tentang pengelolaan NKT saat ini;

• Praktik dan protokol manajemen terbaik untuk proses negosiasi dan FPIC; dan pengelolaan aktivitas manusia di dalam HCV/kawasan yang disisihkan;

• Dokumen panduan yang menyusun daftar praktik pengelolaan terbaik dalam penyelesaian konflik manusia-satwa liar;

2

Panduan bagi Petani Kecil tentang pemantauan lingkungan, termasuk proxy struktur habitat untuk pemantauan nilai keanekaragaman hayati.

• Bekerja dengan Kelompok Kerja Petani dan BHCVWG, untuk mengembangkan dokumen panduan bagi petani kecil tentang pemantauan lingkungan dan identifikasi proxy yang sesuai untuk pemantauan nilai keanekaragaman hayati;

• Konsultasi dengan petani, lokakarya, uji lapangan dokumen pedoman dan daftar periksa

• Penerjemahan ke bahasa Thailand, Prancis, Bahasa, Spanyol, dan pencetakan dokumen

3

Panduan untuk Interpretasi Nasional NKT tentang penyertaan masalah kepemilikan lahan khusus negara. (Indonesia dan Malaysia)

• Bekerja di tingkat spesifik negara, konsultan perlu meninjau dan mengidentifikasi undang-undang dan peraturan tenurial lahan yang relevan terkait dengan pengelolaan dan pemantauan NKT;

• Mengidentifikasi konflik terkait antara legislasi dan kebijakan dalam menetapkan kawasan samping NKT;

• Penyusunan peraturan perundang-undangan terkait implementasi HCV dan mengembangkan praktik pengelolaan terbaik dalam mencari solusi untuk mengelola masalah penguasaan lahan;

• Negara yang ditinjau: Indonesia dan Malaysia.