Resolusi 6f menyerukan 'Peninjauan dan amandemen proses NPP yang diperbarui sebagaimana diterapkan pada petani kecil' yang diajukan oleh Solidaridad dan Setara Jambi telah disetujui di RSPO GA13 yang diselenggarakan di Bangkok pada 10 November 2016.
Resolusi tersebut menuntut agar RSPO segera mengumumkan penangguhan hukuman dari prosedur penanaman baru (NPP) untuk semua petani – mandiri, skema atau asosiasi – sampai peninjauan dokumen panduan NPP yang diperbarui selesai dalam waktu 6 bulan sejak pengumuman.
Dewan Gubernur (BoG) RSPO dalam rapatnya pada 11 November 2016 telah membahas Resolusi tersebut dan telah menginstruksikan Sekretariat RSPO untuk segera mengumumkan kepada publik.
Oleh karena itu, Sekretariat RSPO sekarang mengumumkan, dengan segera, bahwa pengembangan kelapa sawit baru di area petani kecil (independen, skema atau asosiasi) dicabut dari pengajuan NPP.
Sertifikasi petani harus mematuhi Standar Sertifikasi Kelompok dan/atau semua persyaratan P&C 2013.
Sekretariat RSPO akan melakukan tinjauan yang secara khusus difokuskan pada penyederhanaan dan inklusivitas NPP dan secara khusus akan memasukkan kekhasan dan kondisi petani kecil dalam menentukan penerapannya. Demikian pula, Sekretariat akan melihat ke dalam pembuatan panduan rinci tentang penilaian dampak sosial dan lingkungan internal yang realistis, penilaian nilai konservasi tinggi dan semua penilaian lain yang mungkin diperlukan sebagai bagian dari persyaratan penanaman baru untuk petani kecil.
Sekretariat RSPO akan bekerja dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk melakukan tinjauan dan dokumen akhir akan diserahkan kepada Dewan Gubernur RSPO untuk disahkan. Pengumuman akan dilakukan dalam waktu enam bulan setelah pencabutan penangguhan hukuman.
Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi Sekretariat RSPO melalui email ke Bpk. Salahudin Yaacob, Technical Director ([email dilindungi]) atau Bapak Senniah Appalasamy, Manajer Sertifikasi ([email dilindungi]).